Jelang Pemilu 2024, isu kecurangan mulai mencuat. Hal ini menjadi perhatian khusus para pengamat politik, termasuk dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) Dr. Endang Sulastri, M.Si yang turut menanggapi isu tersebut. Dosen yang juga Bendahara Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah ini menyayangkan apabila Pemilu 2024 mengalami kemunduran.
Baca juga : Kolaborasi Forum Rektor PTMA dan KPU RI Kawal Pemilu 2024
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam program Dialektika TvMu dengan tema Pemilu Jangan Curang yang tayang secara langsung pada Sabtu, 06 Januari 2024. “Setiap lima tahun, Pemilu dievaluasi. Maka harapannya Pemilu ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan Pemilu pada masa saya, atau masa sebelumnya,” ungkap mantan Komisioner KPU periode 2007-2012 ini.
Menurutnya, apabila Pemilu mengalami kemunduran, maka dampaknya akan signifikan pada hasil Pemilu yang tidak dipercaya dan legitimasi pemimpin terpilih dipertanyakan. Oleh karenanya, Endang menjelaskan bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dipastikan berlangsung dengan baik sesuai dengan aturan, koridor, dilakukan secara jujur, adil, dan bermartabat.
“Ada beberapa hal yang penting diperhatikan agar penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas prinsip terintegritas, profesional, dan terpercaya, yaitu penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), pemilih, partai politik, pemerintah, dan penegakkan hukum,” tegas Endang.
Endang meyakini bahwa masyarakat mengharapkan seluruh pihak, termasuk penyelenggara Pemilu dapat melaksanakan sisa tahapan dengan baik. Hal itu juga menurutnya sangat berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang substansial.
Endang sepakat dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., yang pada kesempatan itu memberikan pengantar diskusi bahwa Pemilu Indonesia yang telah lima kali dilaksanakan pasca reformasi harus semakin berkualitas. Menurutnya Pemilu berkualitas, bersubstansi, dan bermartabat akan melahirkan pemimpin terbaik bangsa di eksekutif dan legislatif.
“Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat di kontestasi Pemilu agar menjaga betul Pemilu ini berjalan LUBER JURDIL, bermartabat dan beretika luhur. Jangan sampai ada penyimpangan, kalau ada hal yang tidak sejalan dengan aturan, maka Bawaslu, KPU dan institusi terkait harus bertanggung jawab untuk melakukan usaha-usaha sebagaimana mestinya,” ungkap Haedar.
Haedar juga berpesan pada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan keyakinan, rasionalitas, dan tanggung jawab yang tinggi. Ia menekankan agar tidak memilih atas dasar pragmatisme dan oportunis misalnya ada imbalan berupa uang.
Dialektika TvMU pada kesempatan itu juga menghadirkan dua pembicara lainnya yaitu Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra, S.IP., dan Wakil Rektor II UHAMKA Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
Editor : Dian Fauzalia
