Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berkolaborasi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Kolaborasi ini diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Umum Forum Rektor PTMA Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., I.P.M., dan Ketua Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Kamis (21/12/2023).
Baca juga : Forum Rektor PTMA Resmi Diluncurkan di UMJ
Penandatanganan merupakan rangkaian dari kegiatan Peresmian Forum Rektor PTMA yang digelar di Aula Kasman Singodimedjo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ). Pada kesempatan itu, Gunawan menegaskan kesiapan Forum Rektor PTMA untuk turut menjadi barisan terdepan dalam mengawal Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Gunawan mengatakan itu merupakan tanggung jawab Muhammadiyah terhadap pendidikan politik terutama bagi tegaknya tiang demokrasi sebagaimana amanat para pendiri bangsa. “Untuk menjunjung tinggi demokrasi dan demi berjalannya Pemilu yang jujur dan adil, maka Muhammadiyah akan menjadi bagian yang berdiri di depan. Demi tegaknya dan terjaganya Pemilu yang jurdil itu, kami siap menurunkan mahasiswa kami yang jumlahnya mencapai 760 ribu untuk membantu KPU mengawasi jalannya Pemilu,” tegas Gunawan.
Hal itu didukung oleh Ketua Komisioner Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. Menurutnya KPU RI tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karenanya ia menyambut sangat baik kerja sama dan dukungan Forum Rektor PTMA.
“Kami meyakini tidak bisa bekerja sendiri maka kami mohon bantuan terutama dari organisasi kemasyarakatan yang memiliki akar kuat,” ungkapnya. Lebih lanjut, Hasyim juga membuka pintu lebar bagi sivitas akademika PTMA untuk program magang, praktikum, dan riset. Lebih lanjut, ia juga menyerukan pada pimpinan universitas khususnya di lingkungan PTMA agar mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi Anggota KPPS.
“Kami menyerukan pada pimpinan-pimpinan kampus yang bekerja sama dengan KPU untuk mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi Anggota KPPS di desa atau kelurahan sesuai alamat KTP. Melalui program ini mahasiswa tetap bisa menggunakan hak suara tanpa perlu pindah memilih,” katanya.
Hal tersebut didukung oleh Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., yang juga merupakan Sekretaris Forum Rektor PTMA. Ma’mun menilai tanggung akademisi terhadap penyelenggaraan Pemilu dalam konteks demokrasi dapat dilakukan secara normatif.
“Apa yang disampaikan Ketua KPU itu menjadi penting. Kita konteksnya untuk mengawal dan membantu KPU. Termasuk yang harus kita lakukan secara normatif, harus mendukung janji dari para penegak hukum untuk pemilu yang jurdil netral, misalnya aparat kepolisian. Sebagai bentuk dukungan kalau kita menemui kecurangan kita harus melaporkan,” ungkap Ma’mun.
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh segenap pengurus Forum Rektor PTMA, rektor dan dekan di lingkungan PTMA, para Wakil Rektor dan sivitas akademika UMJ. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Publik dengan tema Pemilu 2024 dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia.
Editor : Dian Fauzalia
