Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menekankan tiga sikap dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini disampaikan pada kegiatan pengajian PP Muhammadiyah yang diadakan secara daring, Jum’at, (26/01/2024).
Baca juga : Abdul Mu’ti : Muhammadiyah Berkomitmen Membangun Pesantren Berkemajuan
“Ada beberapa isu penting yang menjadi fokus Muhammadiyah salah satunya bagaimana memandang dan menyikapi Pemilu 2024,” ungkap Mu’ti. Tiga sikap yang dimaksud dalam pengantarnya, pertama mendorong demokrasi di Indonesia termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu, dan suksesi kepemimpinan 2024 sebagai bagian dari isu strategis kebangsaan.
“Muhammadiyah sebagai organisasi yang konsisten menegakkan konstitusi sesuai dengan prinsip darul ahdi wasy syahadah berusaha mengajak semua pihak agar proses demokrasi, Pemilu dan juga suksesi 2024 dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan konstitusi,” tutur Mu’ti.
Kedua, bemartabat. Pada konteks ini, Mu’ti menilai bahwa proses pergantian kekuasaan harus mengedepankan moralitas dan keluhuran budi. Hal itu dapat menunjukan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban tinggi dalam mencapai kekuasaan dan mencapai kemenangan. “Tentu tidak seharusnya kita melakukan segala macam cara termasuk misalnya dengan cara yang melanggar konstitusi,” tegas Mu’ti.
Ketiga, kebebasan dalam memilih pemimpin. Pemilu adalah bagian dari urusan muamalah duniawiyah, jangan dimasukkan ke dalam akidah dan wilayah ibadah khusus. Ia menambahkan bahwa warga persyarikatan diberikan wewenang untuk menentukan pilihan secara individual dengan mengedepankan tanggung jawab, dan menentukan pilihan pemimpin yang berkualitas.
Lebih lanjut, Muti menyarankan dalam memilih pemimpin ada dua metode yang digunakan yaitu al jahr wa ta’dil untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas. Kemudian, untuk melihat dari sisi program-program yang ditawarkan dengan menggunakan metode Tarjih Muhammadiyah, yaitu saling membandingkan antara satu dengan lain.
Terakhir, Mu’ti berpesan dalam menyikapi demokrasi harus dengan kedewasaan. Kedewasaan ditandai dengan sikap arif dan bijaksana dalam menilai, dan menentukan pilihan. Tentunya, pilihan-pilihan yang rasional dan objektif dengan menghormati perbedaan pilihan.
Editor: Dinar Meidiana
