Sikap Muhammadiyah dalam politik adalah idependen-aktif. Muhammadiyah tidak berafiliasi pada partai politik tertentu, sesuai dengan amanat Khittah Surabaya 1978. Tetapi kader Muhammadiyah harus proaktif dalam proses-proses politik di Indonesia.
Baca juga : Wujudkan Perempuan Berkemajuan, LPPA PWA DKI Jakarta Bahas Pemilu Berkeadaban
Hal itu diungkapkan oleh Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma’mun Murod, S.sos., M.si, dalam diskusi publik Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Senin (25/9/23).
Keterlibatan secara proaktif kader dalam pesta demokrasi tidak hanya dimaknai dalam urusan dukung-mendukung calon. Tetapi juga turut serta mereka membantu jalannya Pemilu dengan baik.
Ma’mun menekankan bahwa Muhammadiyah memiliki peran dalam mendukung pemilu yang bermartabat dan demokratis. Terlebih lagi, Muhammadiyah memiliki jaringan kader yang luas dari Aceh-Papua, begitupun dalam konteks Perguruan Tinggi. Muhammadiyah bisa menjadi kekuatan dalam proses pemantauan dan pengawasan pemilu.
Tidak hanya itu, Rektor sekaligus Wakil Ketua I Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) ini menyampaikan bahwa menjelang pemilihan umum banyak isu-isu politik strategis yang muncul. Ia memetakan mulai dari idependensi penyelenggara pemilu, netralitas lembaga survei, ongkos politik yang mahal, polarisasi politik, politik puritan, hoax, hingga politik identitas.
Ma’mun juga mengajak untuk kader ‘Asyiyah untuk terus terlibat aktif, sehingga keterlibatan perempuan dalam politik menjadi nyata.
Editor : Dian Fauzalia
