Tidak terlibatnya Muhammadiyah dalam politik praktis bukan berarti menjadi penghalang bagi warga Muhammadiyah berpartisipasi dalam kehidupan politik. Justru Muhammadiyah menganjurkan warganya untuk turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd., saat menjadi pembicara kunci dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta, di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Senin (25/09/2023).
Baca juga : Wujudkan Perempuan Berkemajuan, LPPA PWA DKI Jakarta Bahas Pemilu Berkeadaban
Menurut Agus Suradika, warga Muhammadiyah perlu mengacu pada pedoman hidup yang dirumuskan oleh Muhammadiyah. Beberapa di antaranya menjelaskan bahwa warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik.
“Tafsiran saya, hukum berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah wajib ‘ain bukan kifayah. Paling tidak level terendahnya adalah ikut dalam pemilu dan tidak golput,” ungkapnya.
Tafsiran ini ditegaskan Agus berdasar pada penjelasan dalam pedoman yang menyebut bahwa politik itu bagian dari muamalah yang bertujuan membangun masyarakat sebenar-benarnya. Oleh karenanya para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan di antaranya sifat jujur, adil, menjauhkan diri dari politik kotor yang merusak.
“Muhammadiyah memberikan panduan pada semua sisi kehidupan. Berpolitik tidak hanya untuk mengambil kekuasaan tapi dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Swt.,” pungkas Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.
Agus memberikan beberapa contoh kalangan masyarakat yang turut aktif sebagai peserta Pemilu. Hal itu dilakukannya untuk mendorong warga Muhammadiyah agar memiliki pandangan bahwa politik itu penting sebab nasib sebuah bangsa ditentukan dari proses politik.
Maka dalam berpolitik Muhammadiyah memiliki alirannya tersendiri. Agus menjelaskan terdapat tiga aliran praktik politik Muhammadiyah yaitu politik kekuasaan, politik kebangsaan, dan high politik vs low politic.
“Kendati Muhammadiyah sebagai institusi lebih memilih politik kebangsaan, politik inklusif, tetapi di tataran praktik tampaknya sudah mulai ada keinginan untuk lebih konkrit pada politik kekuasaan yang berbasis pada kekuatan moral,” katanya.
Diskusi Publik yang mengusung tema Pemilu yang Berkeadaban Menuju Demokrasi yang Lebih Baik ini diikuti oleh kader Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, angkatan muda Muhammadiyah, dan lain-lain. Turut hadir Ketua PWA DKI Jakarta Dra. Elo Albugis, M.Ag., dan PDA di wilayah DKI Jakarta.
Diskusi Publik akan digelar kembali pada Rabu 27 September 2023 dan akan menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ahmad Rofiq (kader Muhammadiyah, praktisi politik), Dr. Endang Sulastri, M.Si. (Ketua Divisi Kajian LPPA PWA DKI Jakarta), dan Prof. Dr. Syamsiatun (Ketua LPPA PP Aisyiyah).
Editor : Dian Fauzalia
