Perbedaan penentuan awal Ramadan merupakan polemik yang sudah lama terjadi. Perbedaan ini disebabkan karena metode penentuan penanggalan hijriah yaitu hisab dan rukyat. Hal tersebut memantik Lembaga Pengkajian dan Penerapan Al-Islam Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP-AIK UMJ), menggelar Kajian Tematik bertajuk Prospektif Penyatuan Penanggalan Hijriah di Masjid At-Taqwa UMJ, Jum’at (24/03/2023).
Saat memberikan sambutan Sekretaris BPH UMJ Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd., mengatakan bahwa gagasan menyatukan penanggalan hijriah sudah ada sejak kepemimpinan Presiden Suharto. Menurutnya, pada waktu itu ulama dari berbagai organisasi masyarakat di Indonesia termasuk Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama membuat sinar inframerah untuk melihat posisi bulan, walaupun dalam cuaca mendung.
Baca Juga: Transformasi Nilai Puasa dalam Kehidupan
Kendati demikian, sejak era tersebut hingga saat ini, ia mengutarakan bahwa belum ada kesepakatan di antara umat Islam. Oleh karena itu, Agus menilai bahwa mempersatukan umat bukan persoalan yang mudah dan itu merupakan suatu pekerjaan besar.
Pelopor Riset Fajar Indonesia Prof. Tono Saksono, Ph.D. selaku narasumber menyampaikan prospek penyatuan kalender hijriah. Ia menjelaskan hubungan ayat suci Al-Qur’an dengan fenomena astronomis yang kompleks di antaranya dimensi ruang, sistem proyeksi, dan fase-fase bulan sebagai tanda tata waktu.
Tono juga menjelaskan tentang karakteristik hilal saat maghrib di beberapa kota di dunia termasuk Indonesia berdasarkan data-data. Ia berkesimpulan bahwa kriteria awal bulan hijriah harus dipersiapkan dengan menganalisis secara holistik dan komprehensif yang melihat dampak global.
“Muslim di dunia harus segera mengadopsi Kalender Islam Global Pemersatu, agar dapat memasuki awal bulan Islam dalam satu hari, dan satu tanggal yang sama di seluruh permukaan bumi. Selain itu, umat Islam harus melakukan klasifikasi tingkat penyinaran bulan yang lebih rinci, yaitu satu manzilah adalah satu fase,” pungkas Tono.
Menyikapi polemik penyatuan penanggalan hijriah, Ketua LPP-AIK UMJ Drs. Fakhrurazi, MA., mengungkapkan bahwa solusi bagi yang awam menangkal perbedaan tersebut adalah menyerahkan kepada pemimpin. Pasalnya, pemimpin itu bertanggung jawab pada umatnya, sehingga orang awam yang belum bisa berijtihad lebih baik mengikuti para pemimpinnya.
Menutup acara kajian, Wakil Rektor IV UMJ. Dr. Septa Chandra, SH., MH., menyatakan bahwa pembahasan ilmu falak yang digelar LPP AIK UMJ Edisi Ramadan ini adalah untuk mengetahui alasan perbedaan penentuan tanggal di bulan Ramadan, Syawal, iduladha, bahkan Muharam. Ia berharap kegiatan tersebut bermanfaat untuk sivitas akademika UMJ, karena sebagai suatu cara memaknai bulan ramadan yang penuh iman dan takwa. (QF/KSU)
