Tahun 2022 penuh dengan dinamika politik, terutama sejak mencuatnya wacana penundaan Pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebenarnya kedua hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut karena Indonesia memiliki konstitusi yang sudah mengatur bahwa pemilihan Presiden dilakukan secara rutin setiap 5 tahun.
Hal tersebut ditegaskan oleh dosen ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr.Endang Sulastri, M.Si., dalam acara Refleksi Akhir Tahun Televisi Muhammadiyah (tvMu channel): “Kegaduhan Politik yang Tidak Perlu” yang digelar secara daring melalui YouTube tvMU channel pada Sabtu, 31 Desember 2022.
Lebih lanjut Endang Sulastri, yang juga dikenal sebagai pengamat politik UMJ, menyoroti maraknya pernyataan-pernyataan para elite politik yang kurang mempertimbangkan dampak dari pernyataan tersebut dan akhirnya memicu kegaduhan. Isu-isu semacam itu bisa menggiring opini masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi.
Endang juga menghimbau agar pemilahan politik sisa-sisa pemilu 2019 yang kemudian dikembangkan menjadi politik identitas tidak perlu dilakukan lagi. Saat ini kita perlu membangun persaingan berbentuk kompetisi dalam menjalankan proses Pemilu yang akan datang agar bisa berjalan adil, jujur, serta penuh integritas dan tanggung jawab.
Acara refleksi akhir tahun yang dikemas dengan konsep diskusi bersama para pakar politik ini dihadiri oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., dab menampilkan para pakar seperti Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, S.I.P., M.I.P., Pengamat Politik UMJ, Dr. Endang Sulastri, M.Si., dan Akademisi UHAMKA, Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
Dalam sambutannya Ketum Haedar Nashir mengapresiasi beberapa aspek kemajuan yang dicapai Indonesia. Dalam bidang keagamaan tampak masyarakat memiliki semangat beragama yang tinggi. Dalam bidang politik ada proses demokratisasi. Dalam bidang hukum terdapat komitmen untuk menegakkan hukum yang adil. Dan dalam bidang ekonomi ada semangat untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pasca pandemi.Namun Beliau juga menyampaikan beberapa catatan evaluatif yang bersifat kritik konstruktif, terutama dalam hal keagamaan.
“Kita semua komponen umat beragama itu penting menjadikan agama sebagai sumber nilai yang mendamaikan, memajukan, mempersatukan, sekaligus juga menebarkan nilai-nilai yang rahmatan lilalamin sehingga agama menjadi pembangun nilai hidup bermakna,” ungkap Haedar.
Ditambahkannya bahwa saat ini sangat penting bagi kita untuk menghindari hal-hal yang bersifat konflik, baik dalam pemahaman ataupun konflik antar golongan, dan jangan sampai bias memandang agama seakan-akan agama merupakan sumber dari intoleransi, bahkan radikalisme.
Lebih lanjut, Haedar menggarisbawahi perlunya komitmen melakukan proses penegakan hukum yang adil dan objektif. Jika setahun belakangan ini masih dirasakan adanya tebang pilih, maka di tahun yang baru ini harus lebih baik implementasi penegakan hukumnya. Haedar meminta agar institusi hukum dan masyarakat melakukan introspeksi diri.
Dalam sesi diskusi lainnya, Pangi Syarwi menjelaskan secara gamblang realita kondisi saat ini, dimana stabilitas politik di Indonesia bisa dibilang cukup bagus namun ada beberapa poin penting yang perlu dicatat. Menurut Direktur Eksekutif Voxpol ini ada ketidakseimbangan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Walaupun di satu sisi ini adalah hal yang baik, namun hal itu berdampak negatif juga. Salah satunya bisa memicu serempangan produk-produk Undang-Undang (UU). Salah satunya adalah RKUHP untuk mengurangi kebisingan politik, pencemaran nama baik, atau penghinaan terhadap kepala negara atau pemerintah yang banyak memicu pro kontra.
Melanjutkan diskusi Desvian Bandarsyah, akademisi UHAMKA, menyampaikan bahwa kita memang perlu melakukan refleksi dan membuka ruang untuk menemukan dimana sebenarnya problem bangsa ini. Menurutnya masyarakat Indonesia terlalu sering mendengarkan elite politik bangsa ini tidak peka, tidak tepat, bahkan melakukan blunder dalam pernyataannya sendiri. Apa yang berlangsung pada elit politik tersebut berjalan paralel pada arus bawah dan menjadi perdebatan di media sosial, sesuatu yang baru terjadi dalam konteks Indonesia modern dan tidak pernah terjadi di masa sebelumnya. Menurut Desvian, jika hal-hal tersebut belum bisa diatasi maka jelas akan merugikan seluruh bangsa Indonesia. (KH/KSU)
