Di negara demokrasi, demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan pendapat. Menurut Guru Besar Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik FISIP UMJ Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si., CCPS., demonstrasi terjadi karena minim pelibatan masyarakat dalam proses merumuskan kebijakan. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik, di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ Kamis (02/03).
Azhari membahas tantangan dan strategi pengembangan praktik Evidence Based Policy (EBP) di Indonesia menjelaskan mengenai teori dan konsep EBP pada kebijakan publik. “EBP adalah salah satu cara terbaik dalam penggunaan bukti terbaru, akurat atau valid dalam memandu pembuat keputusan berdasarkan hasil-hasil penelitian, pengamatan, observasi terbaik,” ujar Azhari.
Baca juga : Diskusi Publik BEM FISIP UMJ: E-Voting dan Tantangan Pemilu 2024
Menurutnya, pemanfaatan bukti yang lebih baik dalam kebijakan dan praktik dapat membantu menyelamatkan nyawa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kinerja pembangunan di negara berkembang. Azhari menjelaskan bahwa bukti kuat, pilihan dan rekomendasi, pelibatan komunitas, pilot project, dan kemampuan komunikasi pelaksana adalah kunci untuk membuat kebijakan baru berdasarkan EBP.
Diskusi yang menusung tema Evidence Based Policy: Mewujudkan Pilar Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2024 digelar secara hybrid dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Hadir pula sebagai narasumber Kaprodi Magister lmu Administrasi FISIP UMJ Dr. Izzatusholekha, M.Si., dan dosen sekaligus Kaprodi Ilmu Politik FISIP UMJ Dr. Usni, M.Si.
Izzatusholekha menyampaikan tentang pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada tantangan ekonomi dan lingkungan. Menurutnya tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan berkelanjutan mulai dari perubahan iklim, pandemi, geopolitik, pertumbuhan penduduk, hingga regenerasi petani dan nelayan.
“SDM di Indonesia jangan dijadikan beban, tetapi dijadikan potensi dan modal bagi pembangunan. PR bagi kita semua untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Contoh pada faktor ekonomi agar berkelanjutan, faktor sosial di masyarakat agar terjaga, lalu pada lingkungan agar berkelanjutan untuk mewariskan bagi generasi pewaris,” tutur Izzatusholekha.
Sementara itu, Usni membahas terkait geopolitik dan empat Visi Indonesia Emas 2045 untuk mendorong mahasiswa mewujudkan visi tersebut. “Tahun 2045 itu adalah era kalian (mahasiswa). Jadi, jangan sia-siakan proses pendidikan yang dijalani kali ini, karena nanti juga kalian yang akan merasakannya,” ucap Usni.
Diskusi Publik dihadiri oleh Kaprodi Ilmu Administrasi FISIP UMJ Nida Handayani, M.Si., dan Sekprodi Dini Gandiniurbaningrum, MA., serta diikuti oleh 318 peserta secara daring dan luring dari seluruh Indonesia. Dini berharap agenda ini dapat menambah kemampuan para peserta untuk berpikir kritis mengenai kebijakan publik yang diberlakukan di Indonesia dari para pakar yang hadir.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari RTL AKSARA (Rencana Tindak Lanjut Ajang Kumpul Satu Keluarga) 2022, yang merupakan salah satu program kerja dari Departemen Pengembangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMIA) FISIP UMJ. (QF/KSU)
