Prof. Siti Zuhro, MA, mengatakan bahwa etika politik sangat diperlukan dalam berdemokrasi. Kita harus berkaca pada Pemilu 2019 yang tidak menampilkan komunikasi politik beretika, lalu menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman dan pelajaran bagi kita untuk terus membenahi sistem politik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut dalam Webinar Nasional yang digelar oleh Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Jumat (06/01).
Webinar yang mengusung tema Menyoal Etika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 Era Digital, menghadirkan pemantik diskusi yang berlatar belakang senator, pegiat media, perwakilan partai politik, akademisi, dan mahasiswa. Dalam webinar yang disiarkan langsung di kanal Youtube TvMu, Siti Zuhro menjelaskan bagaimana pentingnya etika politik dihadirkan dalam berbangsa dan bernegara agar nuansa politik senantiasa terasa lebih sehat dan rasional. “Etika politik juga diperlukan bagi penyelenggara negara dalam pemilu maupun pilkada agar tidak ternoda atau hasil pemilu tidak cacat secara hukum,” ungkap Zuhro.
Masalah etika dan moral yang mendasar menurut Zuhro adalah akibat minimnya penekanan nilai moral dalam proses pendidikan. Berbagai persoalan mulai dari mahalnya biaya politik, hingga lemahnya pengawasan dan ketiadaan sosok teladan bagi masyarakat perlu menjadi perhatian. Zuhro juga melihat bahwa bangsa Indonesia mengalami penurunan keadaban publik. Penurunan yang dimaksud adalah tidak adanya budaya sopan santun yang ditunjukkan oleh masyarakat bahkan pejabat publik dalam praktik komunikasi politik.
Prof. Bachtiar Aly, M.A., pakar komunikasi politik, pada sesi terpisah mengatakan bahwa etika berkomunikasi sangat penting. Secara khusus Bachtiar menghimbau pada para elit politik untuk memperhatikan budaya sopan santun. Menurutnya, cara berkomunikasi sarkastik dan blak-blakan dengan tidak memperhatikan budaya sopan santun memberikan efek yang tidak baik pada audiens.
Hal senada diungkapkan Firman Jaya Daeli, Ketua Dewan Pembina PUSPOLKAM Indonesia, bahwa narasi dalam komunikasi politik yang banyak terjadi adalah narasi yang mengarah pada kepentingan kelompok.”Saya membaca sejumlah hal narasinya tidak dalam agenda program, tapi kepentingan kelompok. Sampaikanlan apa yang menjadi agenda dan visi. Jangan berbasis pada politik kepentigan kelompok yang berbasis pada SARA (suku, agama, ras),” tegas Firman.
Fenomena dan contoh yang disampaikan oleh para pemantik terbukti dengan data yang disampaikan oleh Dr. Aat Surya Syafaat, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia, bahwa jumlah hoaks di media sosial jumlahnya semakin meningkat mendekati Pilpres. Aat juga menjelaskan tentang isu-isu hoax menjelang Pemilu 2024 dan etika politik di ruang siber dan digital.
Sementara itu, melihat kondisi masyarakat yang terpecah belah karena dinamika politik dan praktik komunikasi politik di dunia maya, Pendeta Mamberop Y Rumakiek, S.Si., M.Kesos., berpendapat bahwa tokoh agama memiliki peran penting. “Tokoh agama bisa menyejukkan dan menenangkan masyarakat. Perannya signifikan dalam menjaga keutuhan bangsa terutama dalam pesta demokrasi yang dua kali kita ikuti 2014 dan 2019,yang tensinya memang sangat tinggi tapi bisa dikendalikan dengan baik,” pungkas Pdt. Mamberop.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional, I Gede Pasek Suardika, M.H., berharap etika kenusantaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia dapat tetap hadir dan mengedepankan bhineka tunggal ika agar menjadi bagian dalam penyadaran dalam berinteraksi. “Kami sangat berharap calonnya lebih banyak, jangan dipaksakan harus ada dua untuk menghindari polarisasi yang sifatnya hitam dan putih. Hanya untuk memilih pemimpin bangsa ini harus pecah, sangat disayangkan sekali,” ungkap I Gede Pasek.
Selain para pemantik, hadir Wakil Dekan II FISIP UMJ Djoni Gunanto, S.IP., M.Si., dan Kaprodi MIKOM UMJ, Dr. Aminah Swarnawati, M.Si., yang memberikan pengantar terkait kondisi politik dan realita praktik komunikasi politik yang memprihatinkan. Djoni menegaskan bahwa mahasiswa MIKOM memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik. (DN/KSU)
