Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta mambahas peran mahasiswa dalam demokrasi pada webinar bertajuk Pemilu yang Berdayakan: Membangun Partisipasi Aktif Generasi Muda Dalam Proses Demokrasi, Senin, (20/11/2023). Acara yang digelar secara daring ini dihadiri oleh 175 peserta dari berbagai kalangan dan instansi.
Baca juga : FISIP UMJ Gelar Workshop Kurikulum Administrasi Publik Bersama Seluruh PTMA
Ketua program studi Administrasi Publik UMJ, Nida Handayani S.I.P, M.Si membuka acara dan dimoderasi oleh Erlina Nur Azizah. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten dibidangnya, yakni Anggota KPU Banten, Aas Satibi Harsa selaku, Sekjen Sarekat Demokasi Indonesia dan Pakar Komunikasi Politik, Salsabila Syaira, dan dosen Administrasi Publik FISIP UMJ, Dr. Izzatusolekha, M.si.
Sebagai narasumber pertama, Anggota KPU Banten, Aas Satibi Harsa memaparkan tentang Konteks Pemilu di Indonesia. Aas mengatakan bahwa dalam mendalami kepemiluan di Indonesia, mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik, mengatasi tantangan pemilu, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat partisipasi. “Melalui pemahaman mendalam tentang sistem politik dan peran aktif mahasiswa, kita dapat membentuk masa depan demokrasi yang lebih dinamis dan berdaya,” ungkap Aas.
Hadir sebagai narasumber kedua, Sekjen Sarekat Demokasi Indonesia dan Pakar Komunikasi Politik membahas tentang Demokrasi tanpa “DEMOS”. Menurutnya, demokrasi prosedural jauh dari asensi yang melibatkan masyarakat secara eksistensial, demokasi yang timpang gender dan wanprestasi.
Pada kesempatan yang sama, dosen Administrasi Publik Dr. Izzatusolekha, M.si membahas perihal Partisipasi Publik dalam Pemilu 2024. Izza menilai selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal, idealnya partisipasi masyarakat ikut serta dalam menentukan regulasi dan kebijakan Pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.
Dalam hal ini, generasi muda dapat berpartisipasi secara aktif melibatkan penyuluhan politik, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan akses, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka. “Generasi muda saat ini berposisi sebagai partisipan demokrasi, jangan sampai salah memilih agar terciptanya dasar yang kuat untuk tatanan demokratis yang berkelanjutan,” tutur Izza.
Editor : Dian Fauzalia
