Program Dialetika TvMu menyiarkan secara langsung mengenai permasalahan keumatan dan kebangsaan dengan tajuk Sudahkah Kita Merdeka?, pada Sabtu (20/8/2022). Agenda tersebut menghadirkan narasumber antara lain Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Cendekiawan Muslim dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si. (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan Dr. Suroso, PR, M.Pd.I. (Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan). Tidak hanya itu, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) juga hadir untuk memberikan pengantar.
Dalam pengantarnya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di usia ke-77 tahun Republik Indonesia saat ini yaitu moral illiteracy (tuna aksara moral). “Persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan berbangsa kita sekarang ini, bukan semata-mata persoalan knowledge illiteracy, di mana seorang tidak mampu membaca dan menulis, tetapi yang sangat kita rasakan sekarang adalah moral illiteracy (tuna aksara moral). Ini yang menjadi tantangan kita bersama-sama. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, dan semua hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi negara yang merdeka itu. Akan membawa bangsa ini kepada kemajuan, kalau akhlak itu berdaulat di negeri ini, kalau akhlak itu akan menjadi bagian dari realitas kehidupan dan kebangsaan yang menjadikan kita, menjadi bangsa dan negara yang berkemajuan dan berkeadaban”, tutur Mu’ti.
Cendekiawan Muslim dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa majunya suatu masyarakat dilihat dari etika dan hukum. “Semakin maju suatu masyarakat, yang menjadi panglima itu adalah etika dan hukum. Keadilan itu dikawal oleh etika dan hukum”, ungkap Komaruddin.
Lebih lanjut, Komaruddin menyatakan bahwa saat ini umat Islam harus peduli dalam membangun negara dan/atau pemerintah yang sehat. “Tema perjuangan Islam di samping bergerak di bidang masarakat itu, sekarang harus peduli bagaimana membangun negara (pemerintah) yang sehat. Itu merupakan bagian dari agenda kemerdekaan yang tidak pernah selesai”, tegas Komarrudin.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si., menjelaskan bahwa merdeka sejatinya harus membangun. “Merdeka itu ya sejatinya harus membangun, tapi membangun itu bukan untuk kepentingan segelintar orang, bukan kelompok tertentu. Merdeka juga harus memakmurkan, jadi kemakmuran itu juga untuk merata, keadilan yang merata bukan keadilan yang dinikmati oleh segelintir orang tapi yang lainnya tidak makmur. Merdeka itu juga hukum yang berkuasa. Keadilan menjadi tolak ukur apakah negara itu adil atau tidak. Hukum harus ditegakkan untuk semua, bukan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”, jelas Ma’mun.
Pada kesempatan tersebut, Ma’mun juga menyatakan bahwa mengenai kekurangan pendidikan di Indonesia dengan mengacu pada Amandemen UUD NRI 1945 dan data-data yang ada, serta menjelaskan keadilan pembangunan terkait kasus agraria mengenai mafia tanah yang merugikan masyarakat. Pada intinya pemerintah diperlukan peran dan tanggung jawabnya karena pemimpin harus menyejahterahkan rakyatnya.
Selain itu, Ma’mun menegaskan elite politik di Indonesia harus lebih banyak bertanggung jawab menyikapi pertanyaan ‘sudahkah kita merdeka?’. “Secara hukum Indonesia sudah merdeka. Salah satu syarat untuk merdeka kan diakui oleh banyak negara, ya kita sudah resmi merdeka. Tapi kalau bertanya ‘sudahkah kita merdeka?’, ya ini persoalan yang cukup serius yang harus jadi perhatian kita semua. Tentu saja lebih banyak kepada elite politik (elite penguasa) di Indonesia, yang harus lebih bertanggung jawab dan mendengar pertanyaan seperti ini”, tutup Ma’mun.
Selaras dengan pernyataan para narasumber sebelumnya. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Dr. Suroso, PR, M.P.d.I., mengungkapkan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus tetap kritis terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. “Kita sebagai bangsa Indonesia tetap memiliki nilai-nilai kritis yang perlu disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita”, ungkap Suroso.
Suroso menyatakan apabila ditinjau dari perspektif yuridis, Indonesia merdeka. Namun ditinjau dari perspektif masyarakat di Sumatera Selatan, Suroso berasumsi bahwa belum merdeka jika dari aspek hukum, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Contohnya yaitu adanya sekolah di pedalaman yang kurang fasilitas dan tenaga pendidik, serta kurangnya bahan bakar minyak yang berdampak kepada stabilitas dan mobilitas di masyarakat.
Tidak hanya itu, Suroso mengatakan kritikan dan harapannya kepada pemerintah bahwa pemerintah Indonesia dalam sisi pembangunan harus memberikan kontribusi untuk masyarakat. “Saya kira, baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini juga harus memikirkan hal-hal kemerdekaan dengan pembangunan-pembangunan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat”, harap Suroso.
Program Dialetika ini ditutup dengan kesimpulan dari empat tokoh yang hadir dan menyepakati, bahwa secara yuridis Republik Indonesia sudah merdeka. Namun banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan negeri ini tidak hanya sampai 77 tahun saja, tetapi terus selamanya, berkemajuan, masyarakatnya sejahtera, dan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. (QF/KSU)
