Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi terganggu akibat model standar subjektivitas dengan ukuran viral.
Akhir-akhir ini, daya dorong media social (medsos) dan standar viral (trending) dari sebuah kasus, semakin kuat menjadi prioritas dibandingkan kasus lain yang biasa-biasa saja. Menariknya, ini seolah menjadi model baru dalam standar dan ukuran penyelesaian berbagai masalah di masyarakat. Kasus yang bersinggungan dengan hukum terutama kriminal, misalnya prioritas penyelesaiannya bisa dipengaruhi standar viral atau tidaknya kasus itu.
Secara tak sadar, masyarakat mengincar dan mencari kanal yang potensial memviralkannya saat dirundung masalah atau mempromosikan sesuatu.
Maka itu, orang mengejar community leader, digital marketer, sampai influencer untuk mencapai standar viral tadi. Selain bias, ini berpotensi menjerat masyarakat dalam jebakan persepsi yang bisa menyesatkan. Menjauhkan dari kebenaran atau solusi dari masalah.
Proses hukum pun bisa jadi akan semakin ada gap antara law in book dan law in action-nya.
Seluruh warga negara seharusnya setara dan diperlakukan adil di hadapan hukum. Namun, fakta sosial tentang standar viral ini bisa jadi mengubah perhatian masyarakat dan kesungguhan mereka dalam berkontribusi untuk menyelesaikan masalah.
Masalah-masalah yang tidak viral, tersisihkan dari perhatian pihak berwenang. Berikutnya, itu berpotensi menghambat proses hukum sebagaimana mestinya. Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi terganggu akibat model standar subjektivitas dengan ukuran viral.
Tak bisa dimungkiri, viralnya sebuah kasus bisa dijadikan sarana mempercepat tersedianya solusi atau respons cepat atas kasus itu. Namun, jika penyelesaian kasusdiukur berdasarkan popularitas, akan berdampak pada penegakan hukum yang seadiladilnya.
Dengan begitu, jangan lagi ada istilah hukum tajam ke bawah (rakyat) dan tumpul ke atas (pejabat dan tokoh) atau tajam ke kanan (religius) dan tumpul ke kiri(liberal). Sebab, semuanya setara dalam mendapatkan keadilan.
Baca Juga : Kenaikan Harga BBM Membawa Berkah?
Kasus lainnya, sebagian pihak mencoba melempar wacana ke publik. Jika responsnya sepi bisa jadi publik dianggap setuju dengan wacana tersebut. Padahal, bisa jadi sepinya respons berangkat dari ketidakpahaman atau tidak sampainya informasi yang memadai.
Bahaya standar viral ini bisa dijadikan senjata untuk agenda setting, terutama agenda kontroversi yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Penuhnya ruang-ruang publik dengan berbagai hal, membuat sebagian besar masyarakat sulit melakukan literasi media.
Jadi, wajar bila opini masyarakat mudah terbentuk. Lebih tepatnya terperangkap dengan standar viral dan jebakan persepsi yang subjektif. Setiap hari ruang publik dipenuhi dengan berbagai informasi.
Mengutip Mitchell Kapor, “Getting information off the internet is like taking a drink from a fire hydrant.” Masyarakat terancam tersedak dengan banjirnya informasi yang sulit disaring dan divalidasi secara baik.
Belum lagi, tak jarang orang-orang yang tampil di publik, baik saat menjadi narasumber maupun tokoh menonjol di bidang seni peran dan hiburan justru yang mendapatkan porsi besar, sebagiannya figur yang mengundang kontroversi.
Semakin lengkaplah penderitaan publik yang sering tersuguhi hal-hal viral yang belum tervalidasi.
Ini bahkan menjadi tekanan bagi para pemangku kebijakan untuk memprioritaskannya. Pada saat yang sama, cenderung mengabaikan atau setidaknya mengurangi perhatian pada kasus-kasus “biasa” atau bahkan yang penting, tetapi tidak viral.
Kekuatan viral ini bisa sampai mengabaikan nilai. Misalnya, ketika ada calon pejabat publik yang pernah memiliki rekam jejak buruk dianggap layak menduduki posisi tersebut karena diklaim mendapatkan penerimaan publik.
Demikian halnya tokoh publik dari kalangan selebritas dan tokoh peran, cenderung status penerimaannya dengan standar viral.
Masyarakat umumnya “lupa” dan cenderung memaafkan masa lalu.
Saatnya masyarakat berani mencontoh beberapa negara yang punya cancel culture kuat. Sebagian negara maju yang liberal pun tetap memiliki budaya ini. Tokoh publik yang kontroversial atau melanggar etika cenderung mendapat penolakan karena cancel culture kuat.
Jika hari ini standar viral semakin kuat dan cancel culture lemah, siapa pun akan terus tersetting dan tidak bisa independen. Akibatnya, penegak hukum lambat bahkan tak merespons tindak kriminal jika tak memenuhi standar viral. Masyarakat jadi korban.
Saatnya membentengi diri, keluarga, dan bangsa dengan kecerdasan literasi dan cancel culture sebagai penyaringnya.
(Tulisan ini pernah dimuat pada laman Republika.co.id pada 15 September 2022)
