Menyambut rangkaian Pemilihan Umum 2024, Universitas Muhammadiyah Jakarta akan turut berperan aktif dengan memberi ruang kepada segenap partai politik (parpol) dalam berkampanye di lingkungan universitas. Salah satu kegiatannya adalah ajang adu intelektual antar calon legislatif (caleg) maupun antar parpol, mengenai berbagai isu dan masalah yang berkembang di masyarakat.
Baca juga : Senandung Selawat Menko PMK di Wisuda UMJ
Hal ini disampaikan oleh Rektor UMJ, Dr. Ma’mun Murod, M.Si., pada acara wisuda ke-68 Universitas Muhammadiyah Jakarta, di Gedung Nusantara, ICE BSD, Senin, (19/06/2023).
“Tentu kampanye di kampus ini jangan dipahami secara konvensional. Sebagai warga negara yang baik dan berpendidikan, kita semua diharapkan dapat berpartisipasi politik secara bermartabat,” ungkap Ma’mun.
“Salah satu bentuk yang dapat kita lakukan adalah menolak kampanye politik uang, serta memilih caleg yang dinilai punya integritas tanpa harus melihat asal partainya,” lanjut Ma’mun.
Adapun isu yang perlu ditonjolkan dalam adu gagasan kampanye kampus nanti di antaranya tentang korupsi, politik berbiaya mahal, stunting, masalah pendidikan terutama terkait biaya kuliah yang mahal, transformasi kesehatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, hingga ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi yang tinggi.
“Kebijakan ini bukan hal asing bagi Muhammadiyah. Selama ini secara tak langsung sudah berjalan. Pada kurun waktu 2023 sudah banyak tokoh politik dari beragam parpol yang hadir di UMJ,” tambah Ma’mun lagi.
Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang terbukti telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat liberal dari sisi politik. Sebagai kritik keras atas sistem pemilu yang sangat liberal yang berlangsung sejak 2009 itu, melalui Muktamar Solo tahun 2022 Muhammadiyah mengusulkan Sistem Proporsional Tertutup.
Adanya Sistem Proporsional Terbuka dapat menimbulkan aspek negatif, seperti maraknya politik uang juga tingginya biaya politik yang akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas dan kuantitas angka korupsi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Transparansi Indonesia 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0-100. Angka ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110, turun 14 peringkat dibanding tahun 2021 yang berada pada urutan 98 dari 180 negara.
UMJ hari Senin (19/06/2023) kembali menggelar prosesi wisuda. Sebanyak 1.494 mahasiswa resmi dinyatakan lulus dalam prosesi Wisuda Program Doktor ke-8, Magister ke-46, Spesialis ke-4, Sarjana ke-77 dan Diploma Tiga periode semester ganjil tahun akademik 2022/2023. Prosesi wisuda dibuka oleh Ketua Senat Prof. Dr. Masyitoh Chusnan, M.Ag.
Acara wisuda ke-68 ini dihadiri oleh Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia, SE., M.Si., Sekretaris Umum PPM/Ketua BPH UMJ Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Ketua LLDIKTI Wilayah 3 Dr. Lukman, ST., M.Hum., Ketua Kopertis Wilayah I Jakarta Banten yang juga merupakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., Ketua DPRD Tangerang Selatan dan Sekretaris DPD Partai Golkar Tangsel, Abdul Rasyid, S.Ag., M.AP., Sekretaris IKALUM UMJ, Syamsir Jalil, SH., MH. Serta seluruh jajaran Guru Besar, anggota senat, dan dosen UMJ.
Editor : Tria Patrianti
