Majelis Dikdasmen dan Non-Formal PP Muhammadiyah membahas empat isu penting terkait pendidikan yang akan menjadi prioritas program periode 2023-2027. Sebagaimana arahan dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Prof. Irwan Akib, M.Pd., agar Majelis Dikdasmen dan Non-Formal fokus pada isu prioritas.
Irwan Akib hadir memberikan arahan sekaligus berdialog dengan anggota majelis dan membahas isu-isu prioritas dalam pendidikan dasar, menengan dan non-formal. Ke-empat isu tersebut yaitu perkembangan teknologi, transformasi pendidikan Muhammadiyah, penjaminan mutu, dan kesejahteraan guru.
Majelis Dikdasmen dan Non-Formal perlu melibatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi menjadi bagian dari program satu periode ke depan. Selain itu diperlukan pula transformasi pendidikan Muhammadiyah yang sesuai dengan kondisi terkini agar dapat menyiapkan kader generasi masa yang akan datang.
Dalam hal ini Irwan menyarankan Majelis Dikdasmen dan Non-Formal membuka dialog dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk membahas tentang pengelolaan pendidikan. “Program kita untuk tahun 2023-2027 itu unggul dan berkemajuan. Itu tidak mudah,” ungkap Irwan.
Untuk mencapai target tersebut, Irwan mengarahkan agar sekolah-sekolah Muhammadiyah yang telah mendapatkan predikat unggul menjadi model bagi sekolah Muhammadiyah lainnya. Namun tetap dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Harapannya, di setiap provinsi ada minimal satu SMA atau SMK unggul, dan di setiap kabupaten dan kota minimal ada satu MI dan MTs unggul.
Sedangkan permasalahan kesejahteraan guru, Irwan menjadikan pemikiran dan aksi KH Ahmad Dahlan seagai contoh. Biaya sekolah bukan sepenuhnya tanggung jawab orang tua siswa, melainkan seluruh komponen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
“Intinya, kita perlu melibatkan banyak orang. Jika mengandalkan dana BOS tentu tidak cukup. Maka Dikdasmen dan sekolah perlu mengupayakan sumber-sumber dana lain yang lebih kreatif sehingga pembiayaan terpenuhi. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama-sama antara Majelis Dikdasmen dan majelis lain,” pungkas Irwan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Dikdasmen dan Non-Formal Didi Suhardi, Ph.D., menyampaikan laporan bahwa anggota majelis telah menyusun data tentang jumlah sekolah, jumlah guru, dan identifikasi yang perlu diprioritaskan dalam program 2023-2027. Penyusunan rencana strategis dilakukan sebelum Rakerpim oleh anggota majelis mengacu pada hasil Muktamar Muhamamdiyah ke 48 di Surakarta.
Menanggapi arahan dari Ketua PP Muhammadiyah, Didi menjelaskan bahwa Majelis Dikdasmen dan Non-Formal berencana akan melakukan revitalisasi eduMu agar dapat membantu sekolah dalam mengelola dan melakukan kegiatan belajar mengajar.
Seagai suatu upaya transformasi pendidikan, Didi menyebut bahwa penanaman karakter sangat penting agar pendidikan Muhammadiyah dapat mempersiapkan generasi masa depan yang akan menjadi bagian dari pembangunan Indonesia Emas 2045.
Majelis Dikdasmen dan Non-Formal juga berupaya melakukan kerja sama dengan Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata untuk mengupayakan kesejahteraan guru. “Kemarin sudah ada pembicaraan dengan Majelis Ekonomi agar ada pengadaan rumah untuk guru melalui Perumnas. Ini sedang dibahas, semoga dalam waktu dekat sudah ada realisasinya,” pungkas Didi.
Rakerpim diikuti oleh puluhan anggota majelis secara hybrid, termasuk tiga dosen UMJ yang tergabung dalam Majelis Dikdasmen dan Non-Formal yaitu Prof. Herwina Bahar sebagai bendahara, Dien Nurmarina Malik Fadjar, dan Dendi Wijaya Saputra sebagai anggota. Turut hadir Dewan Pakar Majelis Dikdasmen dan Non-Formal Dr. H. Sungkowo Mudjiamano, M.Si. (DN/KSU)
Editor : Tria Patrianti
