Kamis (5/4),
Dekan FISIP UMJ dalam sambutannya mengatakan bahwa anak merupakan pemimpin masa depan. Karenanya, perlu peraturan perundangan yang lebih operasional dalam konteks perlindungan anak. Untuk itu, universitas dapat berperan dalamkonteks perlindungan anak.
Astrid Gonzaga mebawa materi “Peran UNICEF dalam Riset untuk Penguatan Sistem Perlindungan Anak.” Ia menjelaskan bahwa UNICEF diberi mandat oleh majelis umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas kesempatan mereka agar mereka mencapai potensinya.
Dengan materi “Sistem Perlindungan Anak dan Implementasinya” Tatang Sudrajat menjelaskan bahwa tujuan sistem perlindungan anak adalah mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak untuk perlindungan dari kekerasan (abuse), penelantaran (neglect), eskplolitasi (exploitation) dan kejahatan (violence). Adapun kerangka kerja perlindungan anak yakni mencegah, merespon, mengatasi kekerasan, penelantaran, eskplolitasi dan kejahatan yang dialami anak-anak di semua setting (rumah, sekolah, panti, Lapas, dsb).
Rita Pranawati, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, memberi beberapa catatan dengan membawakan makalah “Membangun Sistem perlindungan Anak.” Katanya, program perlindungan anak masih berorientasi pada program yang rutin dan accidental. Belum secara optimal membangun sistem perlindungan anak sehingga terbangun pencegahan. Kedua, program perlindungan anak masih bersifat klasikal belum short cut hingga akar rumput atau membangun sistem yang mapan sehingga impelementasinya lebih maksimal. Ketiga, data survei nasional KPAI di 9 Propinsi, anggaran perlindungan anak di daerah belum responsif anak, karena dukungan anggaran untuk pembangunan sistem perlindungan anak di daerah masih minim dan terbatas. Terakhir, untuk non kebutuhan dasar anak, hanya sekitar 1-2 % dari APBD
