Keterlibatan Perempuan Sebagai Agen Perdamaian di ASEAN

Oleh :
Mutiara Halimatu's Sadiyah
Debbie Affianty, S.IP.,
Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ, Debbie Affianty, S.IP., M.Si., dalam acara Briefing Media Kongkow Bareng Masyarakat Sipil, Minggu, (02/07/2023).

Kehadiran perempuan dalam permasalahan kelompok ekstremisme kekerasan mulai marak sebagai pelaku. Permasalahan ini menciptakan upaya baru bagi Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC) untuk memberlakukan perempuan sebagai agen perdamaian sehingga perempuan tidak hanya bertindak sebagai korban atau pelaku.

Kutipan di atas disampaikan oleh Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Debbie Affianty, S.IP., M.Si., dalam acara Briefing Media Kongkow Bareng Masyarakat Sipil yang bertemakan Menuju Women, Peace and Security (WPS) High Level Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, Minggu, (02/07/2023).

Baca juga : PRIF 2023 Angkat Tema Peran Perempuan di bidang Olahraga

“Pada acara side event ASEAN di Yogya nanti, kita akan sharing dengan teman-teman di Asia Tenggara tentang bagaimana keterlibatan perempuan yang dalam hal ini kita berupaya untuk mendorong mereka dalam sebuah kelompok. Bagaimana perempuan dan anak-anak dapat mengutarakan dan memperkaya lensa untuk mengidentifikasi tantangan yang ada di era modern ini sehingga dapat mencegah keterlibatan perempuan di dalam aksi-aksi terorisme,” ujar Debbie selaku Steering Commite WGWC.

Kegiatan Briefing Media dibuka oleh Direktur the Asian Muslim Action Network (AMAN), Ruby Khlolifah, yang menuturkan bahwa peristiwa kekerasan di Myanmar telah mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi manusia terutama untuk perempuan yang kerap menjadi sasaran kekerasan, pelecehan seksual, dan pemaksaan terkait konflik.

Oleh karenanya, menurut Ruby ASEAN harus memastikan setiap perjanjian di masa depan memasukkan komitmen yang terikat waktu dan terukur untuk membebaskan perempuan yang ditahan secara sewenang-wenang dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akan menyelenggarakan Forum Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS High Level), pada tanggal 5-7 Juli 2023.

Forum ini bertujuan untuk meletakkan pondasi akuntabilitas dan mekanisme pada pelaksanaan Regional Plan of Action on Women, Peace and Security (RPA WPS), dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi.

Menyambut pentingnya event WPS High Level, sejumlah masyarakat sipil di ASEAN akan menyelenggarakan forum side event pada tanggal 4-5 Juli 2023, di Grand Ambarukmo, Yogyakarta yang diselanggarakan oleh sejumlah organisasi di antaranya AMAN Indonesia, Migrant Care, The Working Group on Women and PCVE, Asia Pacific Partnership for Atrocity Prevention (APPAP), Southeast Asia Women Peacebuilders, Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA), Asia Democracy Network (ADN), dan Southeast Asia Network of Freedom Expression (SAFENet) dengan dukungan Kedutaan Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2).

Briefing Media merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk menuju forum side event nanti dengan dihadiri oleh Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Sekretaris Jenderal Asia Democracy Network, Ichal Supriyadi, perwakilan SAFENet, Wida Arioka, dan perwakilan dari JISRA, Hening Parlan.

Editor : Budiman