Gagal Paham Soal Esensi Demokrasi

Oleh :
Raisha Noor
Prof. Dr. Din Syamsuddin, menjadi pembicara utama dalam acara Grand Launching Leader of Indonesia, di Aula FEB UMJ, Rabu (25/01).

Esensi demokrasi di banyak negara secara teoritis dan empiris gagal dipahami. Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan yang ditarik Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, M.A., dalam peresmian lembaga survei Leader of Indonesia UMJ, di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMJ, Rabu (25/01). “Saripati dan intisari dari demokrasi itu tiada lain adalah kedaulatan rakyat , bukan kedaulatan partai, apalagi kedaulatan satu dua orang dalam partai politik. Kedaulatan rakyat itu kedaulatan yang menyeluruh, atau paling tidak, representatif, keterwakilan yang bersifat seluruh atas nama rakyat,” tegas Din Syamsuddin.

Dalam diskusi publik yang mengusung tema “Demokrasi Casing : Kulitnya Demokrasi, Isinya Oligarki,” Din Syamsuddin mengutip kajian Robert Del yang menyatakan bahwa demokrasi tidak pernah mencapai titik kesempurnaan. Berdasarkan hasil analisisnya, dalam konteks Indonesia Din tidak menemukan kata demokrasi dalam UUD 19545 yang asli. “Asumsi pertama karena tidak bersetuju dengan demokrasi Barat, baik yang berkembang dari Yunani, dll. Asumsi kedua, karena ada sikap seperti Bung Karno sendiri yang menolak Barat, dan yang berbau Barat pun dihindari,” kata Din.

Lebih lanjut, asumsi ketiga menurut Din adalah bangsa Indonesia memiliki wawasan pemahaman tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi yang mewujud menjadi sila keempat. “Menurut hemat saya ini sangat padat isi dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai etika politik Islam, dan diksinya mengadopsi bahasa Arab,” pungkas Din.  

Dalam sesi diskusi ilmiah, Arsul Sani (Wakil Ketua Umum DPP PPP) mengatakan agar kualitas demokrasi lebih baik, peran oligarki berkurang, maka harus ada pendekatan hukum, perubahan kultur ditingkatkan, dan melibatkan peran masyarakat. “Jalan kita harus tetap jalan konstitusi. Jalan mengambil peran masyarakat sipil salah satunya perguruan tinggi,” kata Arsul. 

Diskusi ilmiah dalam Grand Launching Lembaga Survei Leader of Indonesia UMJ, di Aula FEB UMJ, Rabu (25/01).

Sementara itu, Hasto Kristiyanto (Sekjen DPP PDIP) mengatakan bahwa untuk mengatasi oligarki yang merupakan sumber permasalahan adalah dengan dua cara. Pertama, melakukan evaluasi baik dari sisi sistem politik yang liberal maupun sistem proporsional terbuka. Kedua, melakukan internalisasi partai politik. “Partai sebenarnya tidak bisa dikendalikan oleh golongan-golongan elite. Sumber daya kekuasaan politik itu sebenarnya perlu dirancang dengan sebenar-benarnya, penting agar partai dapat berdaulat dan berdikari,” tegas Hasto.

Willy Aditya, S.Fil, MDM (Ketua DPP Partai Nasdem) menyampaikan jangan menjadikan partai politik sebagai objek penelitian karena di dalam partai politik tidak ada organisasi yang ada hanya oligarki. Dalam negara demokrasi manapun oligarki selalu menjadi problematik dan tidak ada yang sempurna. Teori dan demokrasi apapun serta konsep bagaimanapun memiliki metode tersendiri sehingga menjadi tugas bersama untuk meminimalisasi dengan semua indikator kontekstual. 

Terakhir, Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN) secara khusus berharap Leader of Indonesia menjadi pilar demokrasi yang selalu menyiarkan kebenaran yang menurutnya politik Indonesia saat ini sudah melenceng dari arah iramanya dan terdapat logika elektoral yang tidak baik. “Kita harus melawan politik SARA dan identitas, politik identitas telah usang, politik gagasan harus terus berjalan, mudah-mudah UMJ menjadi pelopor,” ungkap Eddy. 

Leader of Indonesia merupakan lembaga survei di bawah naungan UMJ yang membuka layanan survey bidang politik, kebijakan publik, serta ekonomi dan bisnis. Visi LI adalah untuk menjadi lembaga survey rujukan masyarakat Indonesia. (DN/RN/KH/MN/KSU)