Jika Pancasila dihadirkan secara serius, maka persoalan kebangsaan tidak seperti saat ini. Lima sila yang ada dalam Pancasila harus dihadirkan secara serius. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ma’mun Murod, pada acara Diskusi Media yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah di Auditorium Lantai 6 At Tanwir, Selasa (15/11). Forum ini juga menghadirkan narasumber Sekjen PDI Perjuangan Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM., Sekjen PAN Eddy Soeparno, SH., MH., dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, SH., M.Si.
Menurut Ma’mun, saat ini tidak ada komitmen kebangsaan yang serius untuk menghadirkan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa biasanya dikaitkan dengan konteks penegakan syariat Islam yang ekstrem, seperti potong tangan, rajam, dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Jika sila pertama tidak dapat secara utuh dijalankan, sila-sila berikutnya akan dipastikan sulit juga untuk diimplementasikan.
Ma’mun juga menyampaikan bahwa jika sila ke-empat benar-benar menjadi ruh dalam berpolitik maka oligarki ekonomi, presidential threshold, dan politik berbiaya mahal tidak akan menjadi persoalan. Muhammadiyah yang hanya sebatas muadzin, menyerukan agar tidak ada politik uang, politik tidak mahal, oligarki ditekan, dan hal lainnya, tetapi pelaku kebijakan semuanya berada di Istana dan Senayan, merekalah yang bisa mengimplementasikan. Sekarang banyak persoalan atau masukan yang disuarakan Muhammadiyah dan NU hampir tidak didengar oleh para pelaku kebijakan.
Di kesempatan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa presiden pertama Ir. Soekarno banyak belajar tentang kepemimpinan dari tokoh Muhammadiyah. “Misalnya Bung Karno meneladani KH Ahmad Dahlan, Bung Karno sering mengikuti tabligh akbar yang dilaksanakan,” ujar Hasto. Banyak the way of leadership yang ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa dipelajari bersama dan berdasarkan pengalaman tersebut, Hasto yakin Muhammadiyah bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas ke depan.
Jika ingin serius melakukan perbaikan bangsa terutama dalam hal berpolitik maka harusnya dengan serius membenahi Muhammadiyah. Tiga perwakilan dari partai yang hadir saat ini juga memiliki ikatan sejarah yang serius dengan Muhammadiyah. PDI dari PNI digagas Bung Karno yang merupakan kader Muhammadiyah. Disamping itu, PAN lahir dari rekomendasi sidang Tanwir Muhammadiyah 1998 di Semarang, dan PPP hasil dari fusi 4 partai tahun 1971.Sayangnya yang terjadi adalah upaya perubahan masih didasari oleh kepentingan masing-masing, bahkan sampai mencari pembenaran fiqih politik uang yang digiring menjadi shodaqoh politik misalnya. Jadi membuat politik uang yang jelas haram menjadi halal dengan adanya istilah shodaqoh politik.
Sekjen PAN, Edy Soeparno menyampaikan PAN ingin mengedepankan politik gagasan untuk mencegah meluasnya dampak negatif politik identitas. Dampak negatif yang dirasakan saat ini contohnya, alih-alih beradu gagasan yang terjadi adalah politik yang saling merendahkan dan menjatuhkan. Menurutnya, politik gagasan bisa dipertimbangkan sebagai salah satu rekomendasi muktamar untuk membahas isu-isu politik dan keumatan menjelang pemilu 2024. Dengan politik gagasan maka ruang publik diisi dengan perdebatan ide dan gagasan untuk Indonesia masa depan, dengan harapan bisa menjadi penyedia ruang publik yang akan menguji secara akademis ide-ide dan gagasan dari partai politik maupun para capres.
Sekjen PPP Arsul Sani menambahkan bahwa negara perlu punya satu desain yang jelas karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Jalan demokrasi itu diartikulasikan dalam bentuk memilih kepemimpinan secara langsung, baik dalam Pilpres, Pilgub, Pilwalkot sampai Pilkades langsung. “Kepemimpinan kita adalah bagian elemen dari sebuah sistem berbangsa dan bernegara. Tentu yang dinamakan sistem dari waktu ke waktu harus perlu kita perbaiki,” tambah Arsul. (IQ/KSU)
