Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji Republik Indonesia di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Civilization Center UMJ, Kamis (06/02/25). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memohon dukungan dari PP Muhammadiyah untuk kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji.
Baca juga: Haedar Nashir Ingatkan Pentingnya Membangun Peradaban Islam yang Moderat dan Maju
Haedar menyambut baik kunjungan ini. Ia mengatakan Muhammadiyah akan selalu membersamai dan memberi berbagai masukan untuk kelancaran ibadah haji.
”Kami harapkan dan do’akan, BP Haji dapat berjalan dengan baik demi kemaslahatan umat dan bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Haedar juga mengatakan penyelenggaraan ibadah haji bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya ibadah haji melibatkan berbagai dimensi, yaitu dimensi syariat, dimensi sosiologis, dimensi ekonomis, dan dimensi politik.
”Haji bukan hanya dari aspek ibadah, tetapi juga secara sosiologis sudah melekat dengan jiwa, alam pikiran dan sikap keagamaan yang ada di Indonesia. Maka dengan pembinaan secara menerus semangat keagamaannya dan sosialnya semakin lebih baik lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut Haedar mengatakan ibadah haji ini terkait dengan berbagai aspek ekonomi yang memerlukan pengelolaan sebaik-baiknya. Hal ini guna membawa maslahah bagi umat, bangsa dan keberlangsungan negara dalam melayani ibadah haji.
”Penyelenggaraan haji terkait dengan berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga kita harus terus meningkatkan komunikasi dan relasi agar badan ini menjadi manajemen haji yang semakin baik,” ujarnya lagi.
Selain berharap kelancaran penyelenggaraan haji, Haedar juga berharap dengan kehadiran badan ini bisa mengurai antrian ibadah haji agar tidak semakin panjang.
Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, mengatakan Presiden Prabowo memberi amanah langsung kepada BP Haji untuk menjadi penyelenggara ibadah haji yang memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.
”Ibadah haji ini urusan berat sehingga meminta nasihat dan bimbingan ke berbagai ormas Islam, salah satunya Muhammadiyah,” ujarnya.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan bahwa pembentukan badan haji ini sudah direncanakan oleh Presiden Prabowo sejak mencalonkan diri menjadi Presiden.
”Awalnya Presiden Prabowo ingin membentuk kementerian haji dan umroh, lalu Kementerian haji dan wakaf. Karena haji dan wakaf sudah ada undang-undangnya, maka pada saat penyusunan kabinet, keputusan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, yaitu BP Haji,” tambahnya.
Kegiatan kunjungan ditutup dengan sesi pemberian cinderamata dan foto bersama yang dilakukan di Ruang Rapat dan Lobby lantai 3.
Editor : Sofia Hasna
