Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI (PWM DKI) mengadakan kajian bertajuk “Mengokohkan Peran Strategi Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” pada Sabtu (16/04/2022) siang yang dilakukan secara hybrid yang disiarkan langsung dari Auditorium IR. H. Djuanda Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta.
Saat menyampaikan materinya, Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si ., menyatakan bahwa peran Muhammadiyah dalam berpolitik tidak menganut politik praktis namun berpolitik yang santun dan berakhlak. “Politik yang dilakukan Muhammadiyah sejak zaman K.H. Ahmad Dahlan merupakan bentuk dari High Politic yaitu politik luhur dan adil yang berdimensi moral dan etis ,” katanya.
Ma’mun mengungkapkan, high politic bertitik pada moralitas di mana nilai akhlak dihadirkan dalam konteks politik dan politik di Muhammadiyah harus memiliki nilai atau akhlak.
Bagi Ma’mun, Muhammadiyah pada dasarnya senang berbicara politik. “Karena sirah Nabi Muhammad SAW berlandaskan dengan politik,” jelasnya. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh besar umat Islam dalam berpolitik yang santun di mana Nabi Muhammad SAW membentuk kekhalifahan yaitu pemimpin untuk menyebarkan dakwah Islam yang lebih luas, yang demikian merupakan contoh kongkrit bahwa Muhammadiyah tidak boleh buta terhadap politik karena secara jelas bahwa Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya ia menerangkan walaupun Muhammadiyah tidak berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik namun peran Muhammadiyah harus berjalan dengan politik. “Muhammadiyah tetap membutuhkan kendaraan politik dalam menjalankan high politic, tidak mudah menerapkannya di Indonesia karena budaya politik kaula yaitu politik menjilat, sementara bukan identitas Muhammadiyah tidak untuk melakukan budaya demikian”.
Di akhir penjelasnnya ia menyampaikan 3 opsi untuk Muhammadiyah dapat menjalankan roda politiknya di pilpres tahun 2024. Pertama, rebut kembali partai PAN, kedua, hidupkan kembali Partai Matahari Bangsa, ketiga, diaspora politik yaitu Muhammadiyah tidak harus masuk melalui 1 pintu partai politik namun dapat bergerak dari setiap pintu dari partai politik itu sendiri. (KSU/Fahmi)
