Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan seluruh Kementerian ataupun Lembaga Pemerintahan untuk secara terbuka menerima aspirasi dari rakyat. Perintah ini ia sampaikan melalui konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta para Ketua Umum Partai Politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ia menyampaikan bahwa tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok-kelompok yang ingin menyuarakan aspirasinya harus diberi kesempatan bertemu dan berdiskusi dengan DPR maupun pemerintah agar kritik dan masukan dapat ditindaklanjuti.
Prabowo menambahkan bahwa DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai menuai protes rakyat, termasuk soal tunjangan anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Hal-hal lain yang ingin disampaikan masyarakat juga dipersilakan, delegasi dari masing-masing kelompok dapat langsung diterima DPR,”ujarnya.
Melansir dari MetroTV, Prabowo juga memastikan bahwa negara menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Namun, ia menjelaskan jika dalam praktiknya terjadi tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir melindungi rakyat. Ia juga menegaskan agar penanganan hukum terhadap aparat yang bersalah dalam aksi demonstrasi dilakukan secara cepat, transparan, dan dapat dipantau publik.
Dalam konferensi pers tersebut, sejumlah tokoh politik tampak hadir mendampingi Presiden, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Selain itu, tampak pula Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Melansir dari Liputan6.com, , Prabowo turut menyinggung eskalasi unjuk rasa yang beberapa hari terakhir berujung kericuhan di sejumlah daerah. Ia menilai aspirasi rakyat harus disampaikan dengan damai, bukan dengan cara anarkis yang merugikan kepentingan umum.
“Mari kita saling mengingatkan keluarga agar tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan umum,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya potensi campur tangan pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia bangkit dan sejahtera. Untuk itu, ia mengajak semua elemen bangsa memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga tanah air sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.
Baca info menarik lainnya di www.umj.ac.id
