Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menjadi persoalan serius bagi ribuan pengguna jalan setiap hari. Jalur strategis ini kerap mengalami antrean kendaraan yang mengular, terutama pada jam sibuk pagi dan sore, sehingga memaksa warga untuk mempertimbangkan apakah akan tetap melintas atau mencari jalur alternatif.
Kondisi ini diperparah oleh keberadaan proyek infrastruktur di sejumlah titik yang menyebabkan sebagian trotoar tidak dapat digunakan pejalan kaki. Ruang gerak kendaraan pun semakin sempit, membuat waktu tempuh perjalanan semakin lama. Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menargetkan proyek tersebut dapat diselesaikan pada November mendatang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, guna mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan TB Simatupang.
Melansir dari Warta Kota, Gubernur Pramono bersama jajaran terkait baru-baru ini menggelar rapat terbatas untuk membahas solusi kemacetan tersebut. Hasil rapat menetapkan sejumlah strategi yang akan segera diimplementasikan.
Dilansir dari kompastv Menurut keterangan Yustinus, salah satu pejabat Pemprov DKI, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap dua proyek galian yang dinilai menjadi penyebab utama kemacetan. Dua proyek tersebut adalah pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 kilometer di kawasan Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 kilometer.
“Kedua proyek vital ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujar Yustinus.
Untuk mempercepat penyelesaian, Pemprov DKI telah menginstruksikan PAM Jaya dan Paljaya agar menerapkan sejumlah langkah percepatan, antara lain pengerjaan selama 24 jam non-stop, pengurangan panjang pagar proyek, penempatan petugas pengatur lalu lintas (flagman), serta penerapan teknis lain yang dapat memperlancar arus kendaraan.
Selain itu, Pemprov DKI juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengaturan sistem buka-tutup pintu masuk dan keluar jalan tol pada jam sibuk. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan yang keluar-masuk tol secara bersamaan. Pemprov juga akan memperkuat koordinasi lapangan dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan pihak terkait lainnya.
Sebagai tambahan, Yustinus menyebutkan bahwa Pemprov DKI tengah menyiapkan pemanfaatan area yang tersedia untuk dijadikan halte atau lokasi parkir sementara. Upaya ini dilakukan agar kendaraan umum tidak berhenti sembarangan di pinggir jalan ketika menaikkan atau menurunkan penumpang, sehingga tidak menambah titik kemacetan.
