Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran hari ini dengan tajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”. Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya yang menyoroti berbagai persoalan, khususnya terkait isu politik, hukum, hingga kedaulatan nasional.
Kepastian aksi tersebut muncul di tengah dinamika internal gerakan mahasiswa. Sebelumnya, BEM SI Kerakyatan sempat mengumumkan pembatalan aksi pada Senin, 1 September 2025, dengan alasan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif. Namun, BEM SI secara keseluruhan tetap memutuskan untuk melanjutkan aksi hari ini.
Dalam demonstrasi kali ini, BEM SI akan menyuarakan 11 tuntutan krusial yang diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup isu demokrasi, transparansi kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, hingga regulasi yang dinilai bermasalah.
Mengutip dari wartakotalive.com, berikut daftar lengkap 11 tuntutan yang akan disampaikan BEM SI dalam aksi “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”:
- Menolak politisasi penulisan sejarah serta segala bentuk pengaburan fakta demi kepentingan elite.
- Meninjau ulang pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dengan melibatkan partisipasi publik.
- Menuntut transparansi penuh dalam setiap perjanjian bilateral agar tidak merugikan kedaulatan ekonomi nasional.
- Mendesak audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, memastikan keterlibatan masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, serta penindakan tegas terhadap praktik illegal mining di berbagai daerah.
- Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh serta membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di wilayah tersebut sesuai MoU Helsinki.
- Membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas terkait di Universitas Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
- Menolak dan mencabut Undang-Undang TNI, serta menolak segala bentuk intimidasi dan represi terhadap warga sipil.
- Menuntut kebebasan dan transparansi terhadap aktivis yang masih berstatus tersangka dari DPR, pemerintah, dan aparat.
- Menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT, serta mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang dianggap sejalan dengan nilai agama dan budaya bangsa.
- Menolak praktik dwifungsi jabatan, baik sipil maupun militer, yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi.
- Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Aksi ini diperkirakan akan berlangsung di sejumlah titik strategis, termasuk di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan Istana Kepresidenan. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia disebut siap bergabung dalam aksi tersebut.
Pihak kepolisian telah menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban.an. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia disebut siap bergabung dalam aksi tersebut.
Baca info menarik lainnya di www.umj.ac.id
