Kongres Luar Biasa II Forum Komunikasi Dekan dan Ketua Ilmu Sosial Politik (FK-DKISIP) Membahas Implementasi Program MBKM

Oleh :
KSU UMJ Editor
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ, Dr. Evi Satispi, M. Si., (ketiga dari kanan) saat dilantik sebagai Bendahara Forum Komunikasi Dekan dan Ketua Ilmu Sosial Politik (FK-DKISIP) pada Sabtu, (26/02/22). (Foto: Dok. UMJ)

Forum Komunikasi Dekan dan Ketua Ilmu Sosial Politik (FK-DKISIP) pada Sabtu, (26/02/22) menyelenggarakan Kongres Luar Biasa II secara hybrid yang diikuti oleh 149 anggota dari Perguruan Tinggi Swasta seindonesia mulai dari Aceh hingga Sorong Papua.

Salah satu kegiatan dalam kongres ini adalah Pelantikan Pengurus FK DKISIP yang dilakukan secara luring di Universitas Sangga Buana Bandung. Salah satu pengurus yang dilantik adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Evi Satispi, M.Si., sebagai Bendahara FK-DKISIP.

Selain pelantikan pengurus, juga diselenggarakan webinar yang menjadi penutup rangkaian kegiatan kongres kali ini. Tema yang diusung dalam webinar nasional ini adalah “Program MBKM: Tantangan, Permasalahan dan Evaluasi”.

Dekan FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Muhammadiyah Sorong, Arie Purnomo, S.IP. M. Si yang pertama memberikan materi, mengatakan universitas harus menerima kurikulum dan hibah MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) untuk perbaikan kurikulum program studi, serta melakukan kerjasama setidaknya dengan empat pemerintahan daerah.

Pembicara kedua, Dekan FISIP Universitas Wijaya Putra Surabaya, Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com pada presentasinya menjelaskan bahwa, perspektif yang digunakan oleh Menteri Pendidikan sangat mulia. “Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan passion karena pekerjaan tidak selalu diperoleh berdasarkan latar belakang pendidikannya”, ucap Sri.

Sedangkan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Sulawesi Selatan, Dr. Herman Dema, S.Pd. S.IP. M.Si., yang menjadi pemateri ketiga mengatakan bahwa, MBKM adalah kegiatan yang memfasilitasi hak-hak mahasiswa, dan pelaksanaannya harus melalui desain kurikulum yang dapat mendorong lulusan pembelajaran dicapai mahasiswa.

Senada dengan pemateri kedua, Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Irwani, S.Sos. M.AP menuturkan tentang program MBKM yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Dekan FISIPOL Universitas Malikussaleh Lholseumawe Aceh Dr. M. Nazaruddin, S.S. M.Si pada kesempatan yang sama mengatakan, tujuan dasar MBKM meningkatkan kompetensi kelulusan, secara softskill maupun hardskill, namun jangan melupakan kompetensi akademik yang harus dikuasai oleh mahasiswa.

Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M. Si, pada webinar nasional “Program MBKM: Tantangan, Permasalahan dan Evaluasi” saat Kongres Luar Biasa II Forum Komunikasi Dekan dan Ketua Ilmu Sosial Politik (FK-DKISIP), Sabtu (26/02/22).

Dalam paparannya Dekan FISIP UMJ, Dr. Evi Satispi, M. Si, yang mengisi materi terakhir menjelaskan tentang implementasi dan tantangan MBKM di UMJ. “Di FISIP UMJ juga telah menjalankan MBKM, mulai dari pertukaran mahasiswa, magang, kampus mengajar dan lainnya. Selain itu Prodi Ilmu Komunikasi UMJ juga memperoleh hibah PKKM dari pemerintah”, kata Evi

Menurutnya, mitra yang diajak untuk kerja sama harus sesuai dengan kebutuhan dari implementasi kompetensi mahasiswa sesuai dengan program studi maupun konsentrasi masing-masing. Selain mitra, yang paling penting dilakukan adalah redesign kurikulum, mendekatkan kurikulum dengan kebutuhan lapangan atau mitra dan juga merujuk pada mata kuliah asosiasi. (KSU/Dewi)