Aksi demo besar-besaran telah terjadi pada 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Peristiwa ini menjadi momentum penting dalam diskursus politik Indonesia, memperlihatkan kesenjangan antara elit politik dan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Anggota DPR yang sebelumnya mendapatkan rumah dinas sekarang tidak lagi difasilitasi itu namun diganti dengan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Selain itu, ada juga tunjangan komunikasi sebesar Rp 15 juta per bulan, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta per bulan, bantuan listrik dan telepon.

Besaran tunjangan ini menjadi sorotan tajam ketika dibandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat. Rata-rata upah buruh pada Februari 2025 hanya sebesar 3,09 juta rupiah, atau hampir 16 kali lebih kecil dibandingkan tunjangan perumahan seorang anggota DPR.

Kondisi Ekonomi Indonesia yang Memprihatinkan

Data statistik menunjukkan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia:

1. Tingkat Pengangguran Tinggi: Indonesia menempati peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN dengan angka 4,76 persen pada periode Maret 2025.
2. Pertumbuhan Ekonomi Melambat: Kuartal pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (yoy), masih di bawah target pemerintah.
3. Daya Beli Masyarakat Lemah: Pertumbuhan rata-rata upah buruh dari Februari 2024 ke Februari 2025 hanya sebesar 1,78 persen, jauh tertinggal dari inflasi.

Demo besar-besaran pada 25 Agustus 2025 bertujuan menyuarakan aksi kekecewaan rakyat terhadap keputusan terkait gaji dan tunjangan wakil rakyat. Seruan aksi demo 25 Agustus 2025 beredar viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa memberikan respons terbuka terhadap rencana aksi demo, sementara Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah adanya kenaikan gaji pokok. Namun, bantahan ini tidak cukup meredam kemarahan publik.

Perspektif Komunikasi Politik

Kegagalan Komunikasi Politik Pemerintah

Peristiwa ini menunjukkan beberapa aspek kegagalan komunikasi politik:

1. Ketidaksinkronan Timing: Pengumuman atau implementasi tunjangan baru di tengah krisis ekonomi menunjukkan ketidakpekaan politik elit terhadap kondisi rakyat.
2. Transparansi yang Kurang: Minimnya penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang rasionalisasi besaran tunjangan menciptakan ruang spekulasi dan kecurigaan publik.
3. Empati yang Absen: Respons defensif tanpa menunjukkan pemahaman terhadap kesulitan ekonomi masyarakat memperburuk persepsi publik.

Viral-nya seruan demo di media sosial menunjukkan kekuatan platform digital dalam mengorganisir gerakan protes. Hal ini mendemonstrasikan bagaimana komunikasi politik modern tidak lagi dapat diabaikan dalam era digital.

Analisis Dampak Ekonomi dan Politik

Kesenjangan yang Menganga

Kontras antara tunjangan DPR senilai Rp50 juta dengan upah rata-rata buruh Rp3,09 juta mencerminkan kesenjangan sosial-ekonomi yang ekstrem. Ini bukan hanya masalah angka, tetapi simbol ketidakadilan struktural dalam sistem politik Indonesia.

Legitimasi Politik yang Tergerus

Demo massal ini mengindikasikan erosi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika wakil rakyat dipersepsikan lebih mementingkan kesejahteraan pribadi daripada konstituennya, legitimasi politik menjadi rapuh.

Rekomendasi dan Kritik Membangun

Untuk Pemerintah dan DPR RI

1. Reformasi Sistem Remunerasi
   • Lakukan kajian komprehensif terhadap struktur gaji dan tunjangan anggota DPR
   • Terapkan prinsip proporsionalitas dengan kondisi ekonomi nasional
   • Buat mekanisme transparansi publik dalam penetapan remunerasi pejabat
2. Perbaikan Komunikasi Politik
   • Bangun sistem komunikasi yang proaktif dan empati
   • Libatkan masyarakat dalam dialog kebijakan yang menyangkut kepentingan publik
   • Gunakan data dan fakta untuk menjelaskan setiap kebijakan
3. Fokus pada Prioritas Ekonomi
   • Alihkan fokus pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat
   • Tingkatkan alokasi anggaran untuk sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja
   • Implementasikan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif

Untuk Masyarakat Sipil

1. Partisipasi Konstruktif: Lanjutkan pengawasan terhadap kinerja lembaga legislatif melalui mekanisme yang demokratis dan konstruktif.
2. Literasi Politik: Tingkatkan pemahaman terhadap proses politik dan anggaran negara agar kritik lebih substantif.
3. Alternatif Solusi: Ajukan usulan konkret untuk perbaikan sistem, bukan hanya kritik.

Demo 25 Agustus 2025 bukan sekadar protes terhadap tunjangan DPR, tetapi refleksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tidak responsif. Sorotan paling tajam mengarah pada tunjangan perumahan yang angkanya dinilai fantastis, yakni mencapai Rp50 juta per bulan, sementara masyarakat berjuang dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN dan daya beli yang menurun.

Momentum ini harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak. Pemerintah dan DPR perlu melakukan introspeksi mendalam dan reformasi struktural, sementara masyarakat harus tetap menggunakan mekanisme demokratis yang konstruktif untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan dialog dua arah antara penguasa dan rakyat. Hanya dengan komunikasi politik yang efektif, transparan, dan empatik, Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi dan memperkuat kohesi sosial-politiknya. (***)