The 2nd International Conference on Social Sciences GOVERNANCE, HUMAN RELATIONSHIP AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The 2nd International Conference Social Sciences
November 5, 2019
Peningkatan Peran Kementerian dan CSO dalam Upaya Penanggulangan TBC
November 11, 2019
Show all

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). menyelengarakan Konferensi Internasional ke-2 Ilmu Sosial (ICSS) Dengan tema “Pemerintahan, Hubungan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan”, 5 November 2019   di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ.  Beberapa subtema menarik dipaparkan dalam ICSS ke-2 2019, antara lain: Pemerintah, Politik, dan Hubungan Internasional; Kekuasaan, Demokrasi dan Pemilihan Umum; Kebijakan Publik, Administrasi, dan Pemerintahan; Komunikasi, Media Sosial dan Hiburan; Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial; Islam, Spiritualitas, dan Pembangunan; Pembangunan Lingkungan, Perumahan dan Keberlanjutan, dan sebagainya.

            Konferensi yang  dihadiri oleh presenter dan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara dengan berbagai bidang studi ini bertujuan untuk melihat lebih dekat tentang bagaimana pembangunan negara-negara di dunia harus membawa kesejahteraan dan kebaikan publik bagi masyarakat secara berkelanjutan  dalam berbagai aspek . konferensi ini akan menciptakan ide-ide alternatif dan meningkatkan peluang untuk kolaborasi erat dan aliansi strategis terutama dalam penelitian ilmiah tentang reformasi konsep tata kelola menuju Pembangunan Berkelanjutan

            Dr Debby Affianty, S.IP, M.SI selaku ketua pelaksana ICSS Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menyambut berbagi wawasan, hasil studi, atau studi literatur tentang topik konferensi , Dr Debby Affianty,mengatakan pembahasan topik konferensi  dibagi menjadi dua sesi di sesi pleno serta sesi paralel. Dr Debby Affianty, S.IP, M.SI berharap bahwa ICSS ke-2 yang dihadiri oleh presenter dan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara dengan berbagai bidang studi ini akan berfungsi sebagai tempat strategis bagi akademisi dan praktisi untuk terhubung dengan akademisi lain dan bidang studi lain sehingga mereka dapat menjalin studi kolaboratif dan interdisipliner .

            Dr. Endang Sulastri Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadyah Jakarta menawakili Rektor Univeritas Muhammadyah Jakarta dalam membuka acara menyampaikan sangat

mengapresiasikan adanya seminar Internasional ICSS 2019 . Hasil seminar internasional  ini nantinya diharapkan  tidak hanya menjadi tumpukan kertas saja namum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, harus dilakukan deseminasi dalam seminar internasional  dan dipublikasikan sehingga memberikan pengetahuan  baru kepada masyarakat . 

            H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Deputy Speaker of the People’s Consultative Assembly of Republic of Indonesia dalam Keynote Speech mengatakan berharap dengan adanya seminar yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta mampu melahirkan pemikiran-pemikiran, sumbangan-sumbangan kepada MPR  agar menjadi bahan kajian, ada beberapa hal yang menjadi relevan pada seminar pagi ini, kalau kita bicara tentang Sustainable Development dalam konteks government, memang ini yang sebetulnya ingin dituju dan  menjadi salah satu rekomendasi MPR yaitu terkait dengan keinginan untuk memasukan kembali haluan Negara dalam UUD kita tentu karena ini Negara demokrasi. Ide dasar haluan Negara paling gampang analogikanya seperti “Jika kita ke Singapura atau bahkan ke Vietnam . Singapura ditahun 2050 – 2070 itu sudah tergambar visualisasi, visualisasi ini adalah hal-hal yang akan dicapai itulah yang disebut dengan haluan negara yaitu untuk memberikan arah  bahwa tujuan kita itu kesana. Semoga para pembicara nanti biasa memberikan gambaran bagaimana Sustainable Developmnet dinegara mereka dilaksanakan.

            Prof (Ris). R. Siti Zuhro, PhD. (Indonesia Institute of Sciences (LIPI) and University of Muhammadiyah Jakarta) mengatakan Birokrasi senantiasa menjadi tumpuan tarik menarik kepentingan politik. birokrasi Indonesia adalah sumber masalah bagi demokrasi Indonesia. Pada rezim orde baru Soeharto menyalahgunakan birokrasi sebagai instrumen politik untuk mendukung rezim otoriternya. Dalam melakukan hal itu, birokrasi hanya digunakan sebagai mesin pemilihan untuk mengumpulkan suara untuk partai Golkar pemerintah dalam setiap pemilihan tunggal untuk memastikan bahwa dukungan partai tidak tertandingi oleh partai-partai oposisi (PDI dan PPP). Golkar merasuki birokrasi dan institusi ini dipolitisasi dan tidak netral. Hal ini mengakibatkan munculnya birokrasi yang dominan dan tersentralisasi yang tidak transparan. Pada tahun 1998 Indonesia memulai proses panjang menuju netralitas, tetapi prosesnya tidak lengkap. Memang benar bahwa politik dan pemilihan umum berubah pada tahun 1999.

            Selama masa transisi, kekuatan masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa peran nyata dan signifikan dari kekuatan masyarakat dan penguatan partisipasi politik rakyat telah menjadi sangat penting di Indonesia kontemporer . Studi  Politik Indonesia Bireaucracy Dan Dalam Transisitionera telah menyelidiki berbagai upaya untuk mereformasi birokrasi Indonesia membuka arena politik, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. partisipasi. Perubahan-perubahan ini menciptakan lebih banyak partisipasi masyarakat dan Negara.

            Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim (Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia) menjelakan mengenai Pengembangan Pariwisata Muslim Berkelanjutan, Peran Pemerintah, Pemain Industri dan Komunitas Lokal Permintaan terhadap Turisme Muslim dimulai setelah destinasi pilihan turis beralih ke negara-negara Islam karena meningkatnya prasangka di kalangan non-Muslim terhadap Muslim. Situasi ini memiliki dampak positif pada pengembangan pariwisata di negara-negara Islam yang berkontribusi pada pertumbuhan destinasi pariwisata berkelanjutan. Negara-negara Islam di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia ternyata menjadi pilihan pelancong Muslim. Masuknya dan tingginya permintaan wisatawan Muslim ke negara-negara ini menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas terkait Muslim. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemain industri untuk mempersiapkan pedoman yang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang diminta. Keberhasilan pariwisata Muslim yang berkelanjutan tergantung pada berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, pelaku industri, masyarakat setempat dan wisatawan itu sendiri. Presentasi ini akan menyelami peran para pihak dalam mencapai pengembangan pariwisata berkelanjutan di negara-negara Muslim.

            Dr (Cand). Cemal Şahin, Lc., MA., MM.  (President of Hayrat Foundation Representative of Turkey in Indonesia). menyampaikan  modernisasi ada dibeberapa bidang seperti, bidang politik, bidang ekonomi, social, budaya dan agama Modernisasi dalam sejarah Islam menurut saya didunia Islam sudah mengalami krisis yang sangat besar. Untuk mengatasi krisis tersebut ada banyak pembaharuan-pembaharuan. Krisisi pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan setelah Khulafaurrasyidin. Banyak munculnya masalah yang baru untuk mengatasi krisis ini, setiap krisis melahirkan tokoh-tokoh untuk mengatasi krisis tersebut , yang kedua sangat besar peran  onggot terhadap Ilsma, menghancurkan Islam ditimur tengah.

Comments are closed.