Dua tahun menjelang pemilu, kisruh gusar para kontestan politik yang akan beradu pemilu mendatang mulai menunjukkan taringnya. Dalam kesempatan yang tak mungkin dilewatkan oleh satu partai politik pun tentu menjadikan pemilu sebagai momentum besar dalam akselerasi dan eskalasi konstruksi ideologi partai-partai yang beradu dalam kancah demokrasi.
Maka menyambut tahun-tahun politik tidak pernah lepas dengan berbagai pertimbangan yang matang, strategi, manuver hingga rekonstruksi copot pasang status kawan dan lawan menjadi penting guna menghidupkan perdebatan narasi dan gagasan politik.
Berbagai upaya pertimbangan partai politik demi meraih idealitas dan stabilitas parpol dalam menjaga imun untuk bertarung di kemudian hari salah satu upaya terbaik, baik bagi pihak petahana maupun oposisi yang berharap cemas menunggu pergiliran kekuasan entah akan hendak beralih kepada tangan mereka atau justru kemenangan kembali dimenangkan oleh juara bertahan selama dua periode terakhir.
Sejauh ini setidaknya ada 4 kubu yang telah membentuk koalisi dan mengusung masing-masing bakal calon. Kubu pertama dari Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP), kedua kubu PKB-Gerindra, kubu PDIP, dan kubu terakhir NasDem-Demokrat-PKS.
Indonesia Perjuangan atau PDIP selaku partai petahana, sampai saat ini belum mengumumkan bakal calon yang diusung, meski tindak tersirat melahirkan tafsir tafsir politik yang beragam, dari muncul nama Puan Maharani yang kini masih menjabat sebagai Ketua Umum DPR-RI, ataupun Ganjar Pranowo yang digadang akan mencalonkan diri menjadi Capres, namun menurut laporan terakhir, sampai saat penutupan rakernas pada 21-23 Juni 2022, belum ada nama yang secara resmi dijadikan bakal calon untuk mewakili partai mengisi kursi Capres pemilihan umum nanti.
Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga mengatakan bahwa kriteria capres 2024 bukan hanya mengandalkan elektoral semata. Maka keseimbangan dan stabilitas bakal calon, analisis figur hingga elektabilitas masih sangat dibutuhkan dan masih harus terus berhati-hati.
Berbeda dengan kubu NasDem, berdasarkan hasil rakernas Jumat, 18 Juni 2022. Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Dia mengumumkan ada tiga bakal calon yang akan mereka usung pada pemilihan umum nanti. Ketiga nama itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tempo.com “Amanat Rakernas memutuskan, menetapkan rekomendasi nama bakal capres yang akan diusung Partai NasDem di Pemilu 2024 adalah tiga nama, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo,” ujar Surya Paloh di lokasi Rakernas NasDem, JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.
Meski Hasto, Sekjen PDIP membantah secara implisit bahwa Ganjar adalah Kader PDIP akan tegak lurus mengikuti perintah ketua umum. Sehingga sampai saat ini, PDIP tidak terpancing mengumumkan terlalu cepat calon yang akan diusungnya nanti.
Selanjutnya kabar dari kubu PKB Gerindra, pasca rakernas NasDem, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar beserta jajaran pimpinan partainya berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 18 Juni lalu. Kunjungan silaturahim ini sebagai simbol akan terbentuknya Koalisi yang dinamai sehari pasca pertemuan, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, memastikan resminya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Bila melihat kondisi terkini, memang beberapa partai sudah tak ragu mendeklarasikan bakal calon yang diusung, bahkan bermanuver ke partai yang pemilu lalu berlawanan menimbang analisis elektabilitas yang memiliki presentase besar dalam pertimbangan bakal calon yang diusung parpol. Bila melihat bagaimana kekuatan dari ke empat kubu, tentu masing-masing memiliki alasan tersendiri, memilih kawan untuk dijadikan sekutu ataupun tidak memilih yang lain untuk dijadikan lawan dalam pemilu nanti, selain citra partai, elektabilitas bakal calon, faktor ideologis tentu tidak akan terlupa pada pertimbangan partai-partai yang berkoalisi, mencari teman sejawat yang memilih visi yang relevan ataupun ideologi yang sepaham memang sangat penting agar menjaga kerukunan demi 5 tahun kedepan bila satu periode kedepan dapat dimenangkan oleh suatu Koalisi tertentu, tentu akan jadi repot bila mana keselarasan ideologi dan kerukunan kader diabaikan sehingga keseimbangan parpol dipertaruhkan pada Koalisi tersebut.
Bila merujuk pada persyaratan pengusungan calon presiden dan wakil presiden, akibat dampak dari syarat 20% presidential threshold untuk bisa mengajukan capres dan cawapres maka jalan tengah berkoalisi, kini sudah menjadi barang tentu akan ditempuh oleh sebagian besar parpol kala jelang pemilu, berbeda dengan PDIP sebagai pemenang legislatif, tentu tak berkoalisi bukan masalah baginya
Pada kajian teoritis, secara terminologi, Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. teori kepartaian setidaknya terdapat tiga arena bagi partai politik dalam berkoalisi.
Pertama, koalisi dibentuk pada arena pemilu dengan orientasi utama bersama-sama memenangkan pemilu. Koalisi ini idealnya bersifat voluntaristik di mana partai politik bersepakat untuk bekerjasama secara sukarela karena kedekatan ideologi atau program partai. Konsekuensinya, partai politik yang bersepakat membentuk koalisi akan melakukan aktivitas kampanye secara bersama-sama untuk meraih suara terbanyak.
Maka diskursus mengenai politik praktis tidak akan tuntas pada perputaran pemilu 5 tahun sekali, melainkan terus sepanjang masa, melahirkan tafsir politik, pergolakan elektabilitas antar politisi, politik identitas yang lahir dari rahim rahim diferensiasi geopolitik, hingga resonansi kampanye dengan berbagai agenda dari yang bersih hingga kotor tentu akan selalu ada pada tahun-tahun yang kita lewati.
Yang jelas proses politik ini masih panjang, koalisi masih terus dijajaki dan belum permanen sampai saatnya proses pendaftaran calon presiden untuk pemilu 2024. Tentu harapannya tidak berhenti pada diskursus baik kajian teoritis maupun praktis pada fenomena politik dan indikasi politik lainnya, melainkan resolusi yang diharapkan muncul, yakni calon-calon yang diusung tentu bukan hanya diukur pada aspek keunggulan elektabilitas melainkan juga pemimpin yang adil, bijaksana serta mampu menyejahterakan rakyat dan membawa bangsa menuju kemajuan dan kemakmuran.
(Tulisan ini pernah dimuat pada laman monitorday.com pada 11 Juli 2022)
