Dua Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Telaah 25 Tahun Implementasi Pancasila di Era Reformasi” di Gedung Aula Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Sabtu (13/7/2024).
Baca juga : Panglima TNI Hadiri Halal Bi Halal PP Muhammadiyah
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri (FOKO) mengundang ratusan akademisi kampus se-Indonesia. Kedua dosen itu ialah Dr. Septa Candra, SH., MH., dari Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Djoni Gunanto, S.IP., M.Si., Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) UMJ.
Kegiatan ini menjadi rangkaian ke tiga dari lima series yang digelar oleh FOKO. FGD kali ini berfokus pada kaji pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hasil FGD disusun berupa naskah akademik yang berisi usulan perubahan UUD berdasarkan kajian ulang nilai-nilai Pancasila.
Sebelumnya Septa yang juga Wakil Rektor IV UMJ ini tergabung dalam Forum Internalisasi Kebangsaan (FORNIKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI yang mengkaji penerapan nilai-nilai kebangsaan melalui Pancasila. Tidak hanya itu, Septa merupakan dosen mata kuliah Pancasila yang sudah memiliki sertifikat pengajaran.
“Sebagian besar akademisi yang diundang mengajar pancasila, oleh karena itu saya dilibatkan karena pernah mengikuti pendidikan dan pemantapan nilai kebangsaan bicara soal pancasila dan UUD I945,” ungkapnya saat diwawancarai di Gedung Muhammadiyah Civilization Center, Jumat (14/6/2024).
Ia menerangkan, FGD bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang UUD 1945, salah satunya mengenai polemik pemilihan presiden. Saat ini, pemilihan presiden ditengarai tidak menghasilkan kedaulatan rakyat, karena suara rakyat sudah tidak murni dipenuhi dengan politik uang.
“Itu fakta-faktanya sehingga saya setuju apabila UUD untuk pasal tertentu dikaji ulang. Namun lainnya yang sudah bagus tentu layak dipertahankan, misalnya jabatan presiden hanya 2 periode. Ini murni soal ingin perbaikan ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik ke depan, di luar urusan politik,” jelasnya.
Sementara itu Djoni berpendapat, FGD langkah yang sesuai untuk mengkaji persoalan kebangsaan, seperti menganalisis kemungkinan amandemen konsitusi. Menurutnya, pasca amandemen UUD, perjalanan demokrasi Indonesia semakin liberal dan jauh dari Pancasila sebagai karakter bangsa.
“Kemiskinan dan kesenjangan semakin tinggi, keadilan semakin jauh dari harapan rakyat, peradilan semakin memprihatinkan, demokrasi yang berbiaya mahal,” ucap Djoni.
Perwakilan UMJ mendukung dan mendorong perbaikan UUD 1945 dengan memberikan masukan dan gagasan konstruktif untuk perbaikan berbangsa dan bernegara.
Pada sesi pembukaan FGD, Sekretaris Jendral FOKO Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono mengatakan evaluasi sangat penting terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara karena Pancasila adalah ideologi, falsafah dan dasar negara.
Evaluasi ini berkaitan dengan langkah dan tindakan apa yang harus dilakukan agar tidak terlanjur tersesat akibat kesalahan dalam penerapan nilai dan norma Pancasila yang menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia.
FGD akan dilanjutkan di Universitas Gadjah Mada di Malang dan berakhir di sekretariat FOKO TNI/Polri di Jakarta.
Editor : Dinar Meidiana
