Universitas Muhammadiyah Jakarta turut berkolaborasi dalam Gender Studies Forum 2022 bersama Universitas Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bengkulu, dan organisasi masyarakat sipil. Bertempat di Gedung Fakultas Hukum (FH) UI dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube FH UI, kegiatan diisi dengan diskusi berbagai topik selama dua hari.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (10-11/08), diikuti tidak kurang dari dua ratus peserta baik luring maupun daring. Peserta berasal dari berbagai elemen mulai dari Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dari 58 kampus di Indonesia, untuk turut berbagi pengalaman dan diskusi.
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang, menyambut baik forum yang digelar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, keberpihakan kampus sangat rendah ketika kekerasan seksual dialami oleh mahasiswanya.
“Kegiatan ini menunjukkan bahwa ini menjadi konsen kita bersama, mengenai bagaimana kita menjauhkan perguruan tinggi dari kekerasan seksual. Penanganan ini bukan hal mudah, dengan kolaborasi dan sinergi, saya yakin memiliki komitmen bersama baik penanganan dan pencegahan, kita bisa kuat, dan kita bisa melakukan banyak perubahan,” ujar Chatarina saat memberikan sambutan.
Forum ini membahas berbagai isu krusial terkait kekerasan seksual, seperti komitmen negara dalam implementasi regulasi kekerasan seksual, peluang satuan tugas dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, menyoal kembali perlindungan terhadap kelompok disabilitas dan kelompok marjinal lain, dan akar-akar kekerasan dalam dimensi sosio kultural. Topik bahasan tersebut dinilai Chatarina cukup holistik dan dapat memantik pembahasan lainnya yang juga tidak kalah penting.
Chatarina berharap dengan adanya forum yang juga digelar atas kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, dapat menambah kekuatan dan memperkuat komitmen untuk menjauhkan kampus dari kekerasan seksual.
Sementara itu, Tunggal Pawestri, direktur eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial menekankan bagaimana dukungan lembaganya dalam mendorong upaya baik dan intervensi dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual. Tunggal menyebut bahwa kegiatan GSF ini menjadi sangat penting sebab menyediakan bahan dan amunisi untuk mendorong kebijakan yang responsif dan inklusif. Hal ini yang menjadi alasan mengapa Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial mendukung sepenuhnya program, diskusi, maupun diseminasi hasil dari GSF ini.
Hadir sebagai narasumber dalam sesi tantangan satuan tugas dalam PPKS adalah Ketua Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan UMJ, Puan Dinaphia Yunan, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut, Puan memaparkan kebijakan Rektor UMJ dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan UMJ. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual dan/atau perundungan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantantanya orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UMJ.
Setelah diskusi panjang selama dua hari, kegiatan ditutup pada Kamis (11/08). Ketua pelaksana kegiatan GSF 2022 yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, menjelaskan bahwa GSF adalah kerja kolaboratif yang mendudukan semua pihak, mulai dari pengambil kebijakan di kampus, akademisi dan aktivis, elemen mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Dibacakannya Seruan dari Depok: Nyalakan Tanda Bahaya menjadi penutup rangkaian diskusi Gender Studies Forum 2022 yang didukung penuh oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kedutaan Norwegia di Jakarta, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, dan Atiqoh Noer Alie Center. (DN/KSU)
